Kamis, 02 Maret 2023
Bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Asahan telah dilaksanakan Apel Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Penyematan Ban Agen Perubahan, Pemasangan Selempang Duta Pelayanan Pembangunan Zona Integritas dan Pemberian Pin Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, serta Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
Kegiatan apel ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Asahan yang diikuti oleh Para Kasi dan Kasubbag Pembinaan serta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Asahan.
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertujuan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Asahan telah dilaksanakan Apel Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Penyematan Ban Agen Perubahan, Pemasangan Selempang Duta Pelayanan Pembangunan Zona Integritas dan Pemberian Pin Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, serta Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
Kegiatan apel ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Asahan yang diikuti oleh Para Kasi dan Kasubbag Pembinaan serta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Asahan.
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertujuan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
